Archive for November 2011
resuhffile perubahan mendiknas menjadi mendikbud dan segi positifnya
Selasa, 15 November 2011
Posted by ade rizal tosi
Perbincangan saat ini yang sedang lagi berkembang tentang reshuffle, pada hakekatnya Reshuffle merupakan hal yang wajar dalam suatu organisasi, apalagi presiden mempunyai hak prerogatif. Berita yang lagi marak yang berkembag di Indonesia adalah Isu reshuffle kabinet INDONESIA BERSATU II belakangan ini semakin santer di dengar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan akan merealisasikan perombakan itu pada Oktober 2011 mendatang. Namun, menurut beberapa pengamat politik seperti Burhanudin Muhtadi dan yang lain menganggap bahwa langkah reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah terlambat. Banyak orang berpendapat bahwa seharusnya, perombakan itu dilakukan SBY saat kabinetnya masih berusia satu tahun atau di saat kinerja 100 Hari yang di rencanakan benar-benar tidak sesuai dengan apa yang di harapkan.
Tentang perkembangan atau kinerja menteri di kabinet ‘Indonesia bersatu jilid II’ yang di resmikan semenjak tanggal 20 Oktober 2009 ini. Kita sebagai masyarakat indonesia sudah bisa menilai tentang kinerja menteri yang hampir 2 tahun, kita liat di berbagai media tentang isu di kementrian Pemuda dan olahraga dan kementerian Tenaga karja dan transmigrasi yang menyebutkan ada korupsi di kementerian tersebut. Oleh sebab itu ,Menteri nya pun menjadi sorotan seperti Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah unuk perhelatan olahraga se-Asia Tenggara yanga akan digelar tanggal 11-25 November 2011
Tentunya hal ini menghambat pekerjaan unuk Sea Games 2011. Apalagi area-area olah raga ada yang belum selesai seperti Arena biliar, polo air, tinju, panjat tebing, sky air, dan mungkin masih banyak lagi hal ini di sebabkan karena kasus korupsi yang terjadi di kenterian pemuda dan olahraga. Tak hanya di kemterian pemuda dan olahraga saja, yang santer terdengar di Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi yang di pimpin oleh Muhaimin Iskandar, di kementeri ini banyak kasus yang tak kunjung selesai seperti kasus Ruyati yang di hukum mati oleh pengadilan tinggi arab saudi yang di sebabkan membunuh majikan lantaran majikan tersebut melakukan kekeran kepada dirinya, hal ini merupakan membeladiri ,yang tak seharusnya di hukum mati. Tak hanya itu saya di kemterian ini di duga terjadi kasus korupsi di kementeriannya. Yang selanjutnya Freddy Numberi , merupakan Menteri Perhubungan yang kemungkinan akan di ganti, karena diduga belum bisa menyelesaikan program kerjanya di bidang transportasi tersebut. Menteri Pekerjaaan Umum, yang dipimpin Djoko Kirmanto ,dalam pengalaman Djoko Kirmanto merupkan orang yang sangat kompeten di bidang nya namun akan tetepi kesehatan Djoko yang tidak maksimal di nilai akan menghambat program kerja di kementerian Pekerjaan Umum.
Terlebih lagi buruknya performa kabinet SBY itu, ditunjang dengan tidak profesionalnya menteri yang berlatar belakang partai tersebut, dan pemerintahan SBY juga di nilai terlalu banyak meminculkan isu perombakan kabinet. Hal itu menunjukkan besarnya tarik menarik dalam koalisi pemerintahan yang digalang SBY.
Dengan ada nya Reshuffle kabinet ‘Indonesia bersatu jilid II’ maka akan terjadi perubahan yang signifikan, dinilai dari sisi positif nya pemerintah akan berjalan lebih baik dari sebelumnya, Bidang yang di reshuffle akan lebih solid lagi kareana orang yang di pilih lebih berpengalaman dari pada orang terdahulunya, Pergantian reshuffle yang tepat akan mempengaruhi kinerja pemerintahan kedepannya( biasanya yang bagus adalah setelah 2 tahun menjabat harus ada evaluasi apakah orang yang di dalam organisasi itu pantas untuk menjabat atau tidak), mengembalikan sedikit kepercayaan masyarakat terhadap citra presiden yang selama ini dianggap kurang oleh masyarakat, menciptakan suasana baru dalam sistem pemerintan,
Tak ahanya dampak positif saja yang di timbulkan dari reshuffle tapi juga Dampak negative dengan adanya reshuffle Pemerintahan yang ada akan lebih buruk lagi dari sebelumya, di Bidang yang di reshuffle akan susah untuk berkembang dengan baik, karena orang yang di pilih tidak nilai secara objektif dengan kemampuannya melainkan secara subyektif yaitu dipilih berdasarkan parpol sendiri atau tertentu saja. Masa reshuffle yang sangat dekat dengan masa berakhir jabatan president, itu yang menyebabkan bidang yang di reshuffle tidak akan bisa menjalankan tugas secara maksimal, karena orang tersebut baru beberapa tahun menjabat walaupun orang tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam bidangnya, menciptakan kompetisi yang tidak sehat untuk memperebutkan kursi menteri-menteri yang akan diganti, akan menciptakan gejolak politik didalam partai –partai politik karena menterinya akan segera diganti.
Dibidang apapun reshuffle terjadi haruslah dilihat dari kinerja dan kontribusinya di bidang itu, jangan dilihat dari ketidak sukaan terhadap seseorang, karena tujuan reshuffle adalah untuk menjadikan organisasi atau cabinet menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan jika sudah di adakan reshuffle di harapkan pemimpin menjelaskan kenapa orang itu di copot dan alasannya apa sehingga tidak ada kesalah pahaman dan antara pemimpin dan bawahannya yang terkena reshuffle.
Konflik Papua adalah konflik di Papua dan Papua Barat di Indonesia. Karena daerah menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963,[3] Papua Merdeka (Organisasi Papua Merdeka / OPM) telah melancarkan pemberontakan berskala kecil. [4] Pengibaran bendera Bintang Kejora dan protes damai adalah ilegal dan ditekan. [5][6] Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, semakin memanaskan konflik.
Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi adat didirikan pada tahun 1965 untuk mempromosikan penentuan nasib sendiri dan pemisahan diri Papua Barat dari Republik Indonesia.Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam mendukung tujuan OPM adalah dilarang kegiatan di Indonesia, yang dapat dikenakan biaya dari "Makar" (pengkhianatan)[8]. Sejak awal berdirinya OPM telah mencoba dialog diplomatik , Papua Barat dilakukan upacara bendera (ilegal menurut hukum Indonesia), dan tindakan militan dilakukan sebagai bagian dari Konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan Bendera Bintang Kejora dan simbol lainnya Kesatuan Papua yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada bulan Mei 1963 dengan Perjanjian New York.
Para pendukung organisasi menuduh orang-orang Papua tidak memiliki hubungan etnis, budaya atau geografis dengan Indonesia, bahwa mereka adalah orang-orang kolonial di bawah Resolusi PBB 1541 dan bahwa mereka berhak ketentuan Resolusi PBB 1514. Menurut pendukung OPM, pemerintah Indonesia di Papua Barat adalah pendudukan militer.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa wilayah tersebut memilih untuk dimasukkan ke dalam Republik Indonesia dengan referendum yang dikenal sebagai Tindakan Pemilihan Bebas pada tahun 1969. Pernyataan ini ditolak oleh para pendukung organisasi yang menuduh Tindakan Pemilihan Bebas tidak sukarela dan tidak mewakili populasi.
Bahkan situasi itu membuat kericuhan menjadi multidimensi, campur aduk antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Tanah Papua menyimpan emas yang dieksploitasi PT Freeport Indonesia sejak puluhan tahun silam dan menghasilkan kekayaan luar biasa bagi perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut.
Namun di sisi yang lain, kesejahteraan buruhnya tak sebanding dengan buruh Freeport di negara lain. Papua dinilai sebagai ironi Indonesia, tanahnya kaya tetapi rakyatnya banyak yang masih miskin.
Harry Tjan Silalahi dari CSIS menilai, dalam kondisi seperti ini, tidak mustahil kekerasan yang terjadi dilatarbelakangi oleh beking yang luar biasa dari kekuatan korporat asing. Dan yang lain-lainnya itu hanya merupakan puncak dari gunung es yang sangat menyakitkan hati.
Tak heran kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang biasanya lemah lembut, jadi berang ketika mengumumkan akan melakukan renegosiasi. Memang enough is enough tapi mau ditunggu sampai kapan? Apakah sampai Papua merdeka dengan penguasaan de facto oleh Freeport yang berfungsi bak VOC dulu?
Sekadar beberapa angka perbandingan. Pada saat ini Freeport McMoran menguasai 90,64 saham Freeport Indonesia. Hanya 9,36 persen yang dimiliki Pemerintah Indonesia. Ini tidak adil dan sangat menyakitkan. Sementara saham Amerika Latin, dimana Freeport juga beroperasi, bisa mencapai 32 persen.
Benarlah pernyataan anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani yang meminta agar Pemerintah RI berani menggelar negosiasi ulang (renegosiasi) saham negara di PT Freeport Indonesia, ketimbang meributkan persoalan dana keamanan yang diberikan perusahaan tambang itu kepada aparat kepolisian dan TNI.
“Kita tidak perlu ribut soal duit keamanan, duit centeng. Satu hal yang harus kita pahami bahwa duit negara dalam jumlah yang lebih besar di PT Freeport harus diperjuangkan. Jadi bagi saya, kita tidak perlu bicarakan uang centeng itu, uang hak kita yang belum kita renegosiasi, itu lebih penting," kata Ahmad Yani, Senin.
Soal dana keamanan dari PT Freeport, sepanjang digunakan untuk biaya operasional pasukan di lapangan masih bisa ditoleransi. Sebab, lanjut Yani, anggaran negara untuk itu memang tidak ada. Yani menegaskan, justru yang paling penting sekarang adalah presiden sebagai kepala pemerintahan harus melakukan renegosiasi kontrak dengan PT Freeport.
Langkah berikutnya, pemerintah dan Freeport harus duduk bersama agar share saham republik ini bisa dinaikkan jumlah kepemilikannya. "Kalau sekarang hanya satu persen. Sementara di Amerika Latin, Freeport bisa berbagai saham dengan negara bersangkutan sampai 32 persen," tegas Ahmad Yani.
Dengan cara demikian, kekayaan alam yang melimpah bisa membawa berkah bagi rakyat Papua. Artinya, RI harus bisa renegosiasi seperti Amerika Latin, demi maslahat rakyat Papua yang kini menuntut keadilan dan kesetaraan.
penjelasan
Menurut saya, ketidakpercayaan rakyat Papua telah lama terjadi. Hal itu juga dipicu oleh langkah pemerintah sendiri dalam merespons konflik Papua. Dia mengatakan, masyarakat Papua bersandar pada sejarah.
"Misalnya, keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak 1965, yang dijawab pemerintah dengan menurunkan tentara. Sayangnya, tentara saat itu tidak hanya menembaki para anggota OPM, melainkan juga membakar kampung-kampung dalam rangka mendukung upaya tersebut
